Pada tanggal 19-20 Januari 2010, telah dilaksanakan kunjungan supervisi pelaksanaan program WES ke kabupaten Sumba Timur, NTT. Kunjungan tersebut dilaksanakan terkait dengan pengembangan strategi pelaksanaan siklus kedua program WES dan strategi replikasi oleh pemerintah daerah. Kunjungan supervisi tersebut difasilitasi oleh Pokja AMPL Sumba Timur, sedangkan Pokja AMPL Nasional (Oswar Mungkasa), perwakilan WES Unicef Pusat (Julianty Ansye Sopacua), serta perwakilan Sekretariat WES Unicef (Fany Wedahuditama) diundang sebagai narasumber pusat. Kunjungan supervisi ini didesain untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga inisiatifnya juga berasal dari daerah. Hal ini patut menjadi contoh bagi program sejenis lainnya.
Secara umum, agenda supervisi dibagi kedalam dua sesi, yaitu: (i) pembahasan strategi pelaksanaan program WES siklus kedua dan replikasi oleh pemerintah daerah; dan (ii) kunjungan lapangan. Pada sesi pertama, pembahasan difokuskan pada isu keterlambatan kemajuan pelaksanaan pembangunan fasilitas air minum, kontribusi masyarakat dan keterbatasan dana fisik untuk 10 desa siklus kedua. Pada dasarnya, keterlambatan pembangunan fisik fasilitas air minum dikarenakan oleh tingkat partisipasi masyarakat yang menurun dan keterlambatan suplai. Sebenarnya kedua hal di atas berkaitan, dalam arti terlambatnya suplai material pembangunan fisik menyebabkan menurunnya motivasi masyarakat, sehingga pada saat suplai material tiba, motivasi masyarakat sudah pada titik yang rendah. Selain itu, juga terdapat kendala musim, dimana masyarakat harus menyesuaikan waktu partisipasi dengan aktivitas mata pencahariannya.
Terkait dengan kontribusi masyarakat, permasalahan yang menonjol adalah adanya kesalahpahaman mengenai definisi material lokal yang mengakibatkan pada tingginya beban yang harus ditanggung masyarakat dalam penyediaan material lokal. Kesalahan ini perlu direspon secara cepat untuk menghindari kesalapahaman yang lebih jauh, terutama untuk pelaksanaan siklus yang kedua. Material lokal yang harus disediakan oleh masyarakat adalah material yang tersedia didesa atau dusun yang bersangkutan. Material yang tidak bisa didapatkan di desa yang bersangkutan akan menjadi tanggung jawab Unicef.
Sehubungan dengan masalah keterbatasan dana untuk pembangunan sistem air minum, diusulkan agar diidentifikasi terlebih dahulu alternatif pendanaan lain, seperti DAK air minum, pendanaan dari APBD, CSR (Corporate Social Responsibility), Kemungkinan untuk pengalokasisn dana replikasi pemerintah daerah pada tahun anggaran 2011 juga dibahas dan disepakati untuk dikembangkanya panduan untuk melakukan replikasi bagi pemerintah daerah.
Pada bagian kedua, yaitu kunjungan lapangan, banyak ditemuI kendala, terutama terkait dengan manajemen pembangunan sarana air minum. Pokja AMPL memperkirakan kedua desa tersebut akan selesai pada akhri kuartal 2. Acara kunjuugan berakhir seiring berakhrsrnya kunjungan lapangan. FWE
03 February 2010