Dalam kaitan pelaksanaan kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF, kota Ambon merupakan salah satu mitra kerja dari total keseluruhan 25 kabupaten dan 5 kota yang menjadi mitra kerja. Khusus di kota Ambon, Unicef bekerjasama dengan Mercycorp sebagai pelaksana di lapangan.

Wakil dari pemerintah Belanda, UNICEF, ESP, pemerintah daerah sedang berdiskusi dengan masyarakat di Kelurahan Wainitu yang merupakan daerah kumuh

Pada saat yang sama ESP/USAID juga sedang melaksanakan program yang sejenis,
sehingga disepakati untuk bersinergi diantara pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas pemerintah kota difasilitasi oleh proyek Waspola dan
ESP/USAID. Sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh Mercycorps.  

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program, dilakukan kunjungan kerja oleh tim gabungan dari kedubes Belanda (donor), Pokja AMPL Nasional (Bappenas, Depkes, Dep. PU), Unicef, Mercycorps, ESP/USAID, dan CK-Net.

Tempat sampah hasil kreasi penduduk di Kelurahan Urimessing

Kunjungan dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kelurahan Urimessing RW 01, Kelurahan Waihaong RT 1 dan RT 4  dan Kelurahan Wainitu kota Ambon.

Secara umum pelaksanaan kegiatan sudah menunjukkan hasil yang memadai walaupun karena keterbatasan dana hasilnya jadi tidak terlihat signifikan.
Salah satu hasil yang terlihat adalah mulai terjadinya perubahan perilaku masyarakat dari buang sampah ke sungai ke tempat yang semestinya. Hal ini terdeteksi dari volume timbulan sampah yang terangkut oleh motor sampah yang meningkat tajam. Walaupun sungai tetap dipenuhi sampah yang berasal dari daerah hulu.

Dalam kunjungan tersebut mengemuka beberapa isu dan pembelajaran penting. Isu utama adalah (i) ketiadaan konsep penanganan daerah kumuh, (ii) penanganan sampah di tingkat masyarakat tidak terpadu dengan pengelolaan sampah skala kota.    

Kondisi sungai di kelurahan Wainitu dan Waihong. Limbah langsung dibuang ke sungai.

Pembelajaran penting adalah (i) penetapan konsep desa percontohan oleh pemkot Ambon merupakan upaya yang baik dalam memberi contoh bagi desa lainnya; (ii) upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat proposal yang dapat diajukan ke musrenbang salah satunya melalui pembentukan komite AMPL di tingkat masyarakat. Diharapkan komite akan berfungsi membantu pemerintah sebagai saluran aspirasi dua arah; (iii) perubahan perilaku hidup bersih difokuskan pada anak-anak; (iv) Kios sebagai sumber sampah utama akan memberi insentif pada anak-anak jika membuang sampah pada tempatnya. Sementara ibu-ibu akan diberi hadiah jika mengumpulkan sampah kemasan di kios; (v) Selain itu juga dilakukan perlombaan kebersihan lingkungan dan lomba menghias tempat sampah bagi anak-anak; (vi) di daerah kumuh ditemui fasilitas air minum yang dibangun LSM tapi kondisinya sudah kurang memadai. Pendampingan oleh pemda tidak terlihat kemungkinan oleh kegamangan status tanah yang ada.

Hal yang sedikit memalukan adalah kenyataan pemerintah (belum jelas apakah dana propinsi Maluku atau pusat) membangun jamban umum di tepi sungai tanpa tangki septik(OM)